KEBIJAKAN HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA analis keuangan makro 2012

NAMA: AMIN SINARJO (F31111008)

PRIHAL: ARTIKEL KEBIJAKAN HUTANG LUAR NEGERI

MATA KULIAH: KEUANGAN NEGARA

DOSEN: RUM RASYID                                 

1.      KEBIJAKAN HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA

Sebelum kita membahas hutang negara perlu diketahui pula mengenai Anggaran pemerintah (APBN) yang didefinisikan sebagai suatu daftar atau peryataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam  jangka waktu tertentu sebuah anggaran dapat dijadikan tolak ukur kinerja dari pelaksanaan kebijakan anggaran pemerintah, apabila terjadi defisit dalam anggaran maka dapat diketahui strategi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang tertuang dalam format RAPBN/APBNP.

Pengertian hutang luar negeri itu muncul ketika anggaran pendapatan sebuah negara tidak cukup untuk membiayai angaran belanja negara atau sering di sebut “defisit anggaran”. Begitupun yang berlaku di indonesia pada saat ini dan setelah tumbangnya pemerintahan orde lama, Hal ini juga sering dilakukan pada pembiayaan sektor publik yang dapat berupa berbagai pinjaman luar negeri baik itu pinjaman lunak maupun pinjaman berjangka melaui berbagai lembaga keuangan internasional maupun pinjaman langsung (G to G).

1.1.Sejarah Hutang Luar Negeri Dan Indonesia.

Hutang luar negeri bukanlah istilah baru bahkan sudah di kenal sebelum PERANG DUNIA PERTAMA, secara umum merupakan opsi praktis penyelesaian kompleksitas masalah negara (sosial, ekonomi, politik) secara ekonomi dan sekaligus penyebab krisis ekonomi suatu negara, artinya di satu sisi hutang tidak dapat di hindari dalam pembangunan namun disisi lain hutang merupakan masalah yang paling dominan dalam menyeret negara kedalam jurang krisis ekonomi moneter dan menjatuhkan negara tersebut kedalam jurang krisis ekonomi fiskal, Hutang luar negeri yang dapat dilakuakn dalam dua bentuk institusi to geoverment dan geoverment to geoverment. Dengan metode/modus pendekatan fiskal dari lembaga maupun negara, “mengiring dengan dengan fiskal menjatuhkan dengan moneter dan menghempaskan dengan fiskal” adalah metode kolonialisme modern, karena apa “negara kreditur itu takut apabila dia kehilangan nasabah mereka dan ketergantungan ekonomi sutu negara terhadap mereka adalah keinginan rahasia mereka”.

Dan Munculnya istilah krisis utang luar negeri setelah Perang Dunia Kedua Pasca Perang Dunia Kedua, para pemerintah di negara-negara utara dan barat (rusia/uni soviet, amirika serikat dan negara-negara uni eropa), lewat bank-bank swasta serta lembaga keuangan internasional seperti BANK DUNIA dan IMF memberikan pinjaman utang kepada negara-negara dunia ketiga (Amerika Selatan, Afrika dan Asia) untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur maha besar seperti jalan tol, bendungan, gedung-gedung mewah, pelabuhan, dan lainnya. Mayoritas negara-negara dunia ketiga pada waktu itu juga berambisi untuk mentranformasi status masyarakat mereka dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, membangun infrastruktur seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, bendungan, menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih, jaringan listrik serta mimpi yang indah lainnya. Untuk merealisasi mimpi-mimpin tersebut, negara-negara yang baru merdeka pada saat itu berpaling kepada Bank-Bank Swasta dan negara-negara barat untuk mendapatkan pinjaman luar negeri, dengan harapan bahwa hasil penjualan sumber daya alam mereka nantinya, akan digunakan untuk membayar kembali utang tersebut, “jadi istilah krisis hutang luar negeri ini muncul karena tidak banyak negara yang mampu memberdayakan hutang dengan tepat daya dikarenakan berbagai faktor ekternal seperti intimidasi pihak asing maupun korupnya internal”.

Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah merasakan dampak krisis akibat pengelembungan hutang negara pada dikarenakan terlalu bergantung pada blok timur dari berbagai pinjaman uni soviet, manjanya negara dengan pinjaman-pinjaman luar negeri, dan manjanya pihak swasta dengan modal asing menyebabkan indonesia harus merasakan derita karena hutang luar negeri.

Di perparah lagi, kala itu indonesia yang sedang dalam resesi ekonomi harus di hadapi oleh berbagai tekanan dan intimidasi serta iming-iming dari negara maju dan berbagai lembaga keuangan untuk meyelesaikan masalah itu dengan dengan cara credit back yang menyeret indonesia kedalam jurang  fiskal akibat adanya indikasi gagal bayar, membuat pihak swasta asing mencabut investasinya di indonesia, alhasil fundamantal ekonomi menurun drastis dan krisis ekonomipun tidak bisa di hindari, sektor makro misalnya proyek-proyek pemerintah terbengkalai, lembaga keuangan dan perusahaan besar yang di biayai dana asing adalah yang paling merasakan dampak krisis moneter kala itu setidaknya krisis perbangkan, akibat longgarnya regulasi dalam sekejab perbankan asing menjamuri pasar uang indonesia yang sedang dalam dahaga ekonomi pada saat itu adalah krisis yang paling mahal pada abad ke-19 yang di tanggung oleh dapur negara berdasarkan rilis IMF.

Sejak pemerintahan orde baru, sistem anggaran telah berubah, dari sistem anggaran defisit menjadi sistem anggaran seimbang, Perubahan sistem ini membawa konsekuensi pada politik penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam sistem anggaran seimbang, besarnya pengeluaran harus sama dengan besaran penerimaan yang diperoleh Negara (NI=Go) ataupun dalam pengertia yang lebih luas, dalam hal ini konsep makro ekonomi (GDP=AD) yang di dalamnya terdapat beberapa variabel seperti C= konsumsi, I= investasi, G= pengeluaran pemerintah, (X-M)= ekspor-impor, ini penting untuk di ketahui karena kita akan membahas 2 (dua) segmen  hutang yaitu hutang LN swasta dan hutang LN pemerintah.

1.2.POSISI HUTANG INDONESIA

1.2.1.      Hutang Luar Negeri Pemerintah (NI=G).

Khusus untuk hutang luar negeri pemerintah yang merupakan hutang yang dilakukan atas assistensi pemerintah dan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah yang di lakukan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

1.2.1.1.Posisi hutang luar negeri pemerintah indonesia.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dikutip vibiznews.com, Selasa (16/04/2013) total utang pemerintah Indonesia hingga Maret 2013 mencapai Rp 1.991,22 triliun dengan rasio 24,1% terhadap PDB.

Dari jumlah tersebut, Rp 588,38 triliun merupakan utang luar negeri yang didapat dari beberapa negara dan juga lembaga-lembaga multilateral. Utang luar negeri ini terus turun dibandingkan akhir 2012 yang sebesar Rp 612,52 triliun.

Tahun ini, nilai belanja APBN mencapai Rp 1.683 triliun. Defisit anggaran tahun depan ditetapkan 1,65% terhadap PDB atau Rp 172,8 triliun, karena penerimaan negara lebih kecil, Untuk menutup defisit tersebut, DPR membolehkan pemerintah menambah utang baru hingga Rp 161,4 triliun.

Ada 3 negara dan 3 lembaga yang paling rajin memberi utang kepada pemerintah Indonesia, antara lain :

3 Negara Terajin Memberi Utang Kepada Indonesia :

1. Perancis, Jumlah utang meski turun tipis dari Rp 21,3 triliun di akhir 2012, namun secara keseluruhan total utang Indonesia ke Perancis hingga Maret 2013 sebesar Rp 21,03 triliun.

2. Jerman, Jumlah utang meski turun dari akhir 2012 yang jumlahnya Rp 20 triliun namun secara keseluruhan total utang Indonesia ke Jerman hingga Maret 2013 sebesar Rp 19,43 triliun.

3. Jepang, Jumlah utang meski turun dari akhir 2012 yang jumlahnya Rp 254,64 triliun namun secara keseluruhan total utang Indonesia ke Jepang hingga Maret 2013 sebesar Rp 235,16 triliun atau yang terbesar.

3        Lembaga Terajin Memberi Utang Kepada Indonesia :

1. Bank Dunia, Jumlah utang Indonesia naik tipis dari akhir 2012 sebesar Rp 122,14 triliun. Secara keseluruhan total utang Indonesia ke Bank Dunia hingga Maret 2013 sebesar Rp 122,38 triliun.

2. Asian Development Bank (ADB), Jumlah utang Indonesia turun dibandingkan akhir 2012 sebesar Rp 100,34 triliun. Secara keseluruhan total utang Indonesia ke ADB hingga Maret 2013 sebesar Rp 98,24 triliun.

3. Islamic Development Bank (IDB), Jumlah utang Indonesia turun dibandingkan akhir 2012 sebesar Rp 5,05 triliun. Secara keseluruhan total utang Indonesia ke Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp 4,93 triliun.

“Namun kondisi hutang pemerintah telah ditanggapi oleh pemerintah sejak tahun lalu, melalui PERPRES, Presiden SBY telah menetapkan pembatasan pinjaman luar negeri yang membebani APBN/APBD. Melalui kebijakan tersebut tampak sejumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia yang terus menurun dan menggantinya dalam bentuk surat utang atau obligasi yang di terbitkan sebagai surat utang negara (SUN).”

1.2.2.      Hutang Luar Negeri Swasta.

Khusus untuk hutang luar negeri swasta yang merupakan hutang yang dilakukan atas atau tanpa assistensi pemerintah dan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek swasta yang di lakukan untuk kepentingan produksi dalam bentuk faktor-faktor produksi (modal) yang  dilakukan perusahaan BUMN, BUMD, BUMS dalam upaya melakukan ekspansi bisnis dan perluasan market share.

1.2.2.1.Posisi utang luar negeri swasta.

Berdasarkan data Bank Indonesia hingga Januari 2013, total utang luar negeri swasta, baik bank maupun bukan bank, telah mencapai US$ 125 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari utang sektor keuangan dan jasa perusahaan senilai US$ 33,45 miliar, utang dari sektor industri pengolahan/manufaktur senilai US$ 25,67 miliar, dan sektor pertambangan senilai US$ 21,08 miliar.

“Berbeda dengan hutang luar negeri pemerintah yang menunjukan penurunan hutang luar negeri swasta justru mengalami penigkatan setidaknya itu terjadi dalam catatan selama dua tahun terakhir, menurut saya ada baiknya juga di berlakukan sistem kendali pada hutang luar negeri swasta, karena bagaimanapun dalam persfektif makro trasaksi hutang yang terlalu besar pada hutang LN swasta maupun pemerintah akan berpengaruh pada melemahnya nilai tukar rupiah/Rp terhadap USD berkenaan langsung dengan defisit neraca pembayaran”.

A.    KESIMPULAN

Meskipun sekarang indonesia sudah lepas dari krisis hutang karena besaran gross domestik produk jauh lebih dari pada besaran hutang pemerintah indonesia,  namun resesi ekonomi akibat utang masih mengancam melalui sektor hutang luar negeri swasta Itu dikarenakan indonesia yang merupakan negara berkembang yang menyebabkan banyak pihak yang menginginkan ambil bagian dipasar regional indonesia dengan cara mengalihkan modalnya secara besar-besaran ke pasar indonesia yang menyebabkan ketimpangan neraca pembayaran dan mendorong terjadinya tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar/USD. Jadi dapat di ketahui cara pengurangan nilai hutang yang diambil pemerintah indonesia adalah dengan cara; meningkatkan produktifitas nasioanal; dengan menambah faktor produksi dari dalam negeri maupun dari luar negeri berupa modal asing dengan catatan; akan melakukan impor apabila didalam negeri belum ada atau belum mencukupi contoh; kerja sama alih teknologi  dan kerjasama dalam bentuk korporasi lain.

Dapat diwujudkan dengan cara;

1.      Menegaskan regulasi tentang permodalan dan korporasi asing dalam membentuk tatanan ekonomi yang kondusif.

2.      Meningkatkan transfarasi anggaran dan korporasi proyek-proyek pemerintah.

3.      Mempersiapkan SDM terlibat dalam aktivitas ekonomi.

4.      Agar pemerintah sedapat mungkin mengurangi ketergantungan APBN dari pinjaman luar negeri.

5.      Agar Pemerintah segera Menurunkan bunga sertifikat Bank Indonesia danv mendorong bank-bank nasional agar lebih intensif mengucur kredit sehingga sektor riil dapat bergerak yang pada giliran akan menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki perekonomian nasinal secara keseluruhan.

6.      Agar Pemerintah lebih mengefisienkan birokrasai Pemerintah dengan jalan Merestrukturisasi birokrasi pemerintah yang sudah sangat gemuk sehingga dirasa telah memberatkan anggran pemerintah.

2.      ARTIKEL KEBIJAKAN TIMOR LESTE MENGURANGI HUTANG LUAR NEGERI

2.1.Catatan Indonesia Untuk Adiknya Temor Leste

Uraian artikel sebelumnya menunjukkan sejarah dan dampak yang ditimbulkan oleh hutang luar negeri terhadap indonesia. Semua rekor ini sudah didokumentasi oleh banyak kalangan internasional. Sehingga sangat disayangkan bahwa di saat semua penduduk di negara-negara berkembang sudah menyadari akan bahayanya hutang luar negeri, Timor-Leste justru menjerumuskan diri kepada sebuah “siklus setan” yang ujungnya tidak jelas tersebut, seharusnya pengalaman indonesia dan negara-negara berkembang serta dinamika hutang global dapat dijadikan pelajaran bagi timor leste dalam mengambil kebijakan hutang.

Tidak mudah mendapatkan informasi mengenai hutang luar negeri Pemerintah Timor-Leste yang cendrung tertutup untuk memberikan informasi secara detail mengenai berbagai kondisi dari utang tersebut, tetapi indikasi ini terlihat jelas dengan adanya aliran dana dari portugal yang berkedok pinjaman dan sebesar 40% dari uang itu akan digunakan untuk membeli bahan-bahan dari Portugal.  Itu belum terhitung dengan jumlah tenagara kerja atau yang nota bene “ahli” yang akan didatangkan dari Portugal. Meskipun 60% diklaim akan digunakan untuk membelanjakan bahan-bahan di Timor-Leste, tetapi yang jelas bahwa sedikit yang dapat di ekplorasi untuk ekonomi lokal, karena Timor-Leste adalah negara baru dengan produktifitas rendah. Jadi bisa di tebak 60% itu mungkin akan menyerang ke negara-negara seperti Indonesia, Australia, Singapure.

Disisi lain Adanya indikasi timor leste untuk menambah hutang dari cina secara tidak langsung itu mengilustrasikan bahwa temor leste mulai gerah dengan beban hutang dari portugal yang meliliti mereka dan mereka akan membuka rekenig kredit baru untuk menutup hutang dari portugal dengan kandidat utamanya adalah cina, padahal catatan merah negara-negara berkembang dengan aliran pinjaman dari cina sudah cukup untuk menjadi referensi untuk tidak mengambil tawaran itu.

Ketertutupan Pemerintah temor leste untuk analisis mereka membuat situasi menjadi lebih sulit, karena banyak orang Timor-Leste tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran para pemimpin mereka. Namun dilihat dari kaca mata negara-negara yang memberikan utang, baik itu Cina maupun Portugal, mata mereka sedang tertuju kepada minyak. Sayangnya hingga sekarang, perhitungan Pemerintah mereka tentang harga minyak di masa depan, jangka waktu pembayaran, serta bunga dari utang dan kondisi lain yang terlampir dalam utang ini belum mengemuka ke publik, padahal sudah cukup pengalaman tentang meksiko yang terjerat hutang akibat kekayaan kandungan minyak di perut bumi di regional mesiko.

Tapi disisi lain pemerintah timor leste dihadapi pada kenyataan bahwa mereka harus segera mentranformasikan kekayaan alam mereka secara rill seperti membangun jalan tol, pusat listrik, pelabuhan, lapangan udara. Namun, kita belum dijelaskan, apa yang akan dihasilkan dari semua ini untuk mengembalikan uang untuk membayar kembali utang, Pemerintah kemungkin berargumen bahwa rakyat Timor-Leste membutuhkan jalan raya yang bagus untuk membawa produk mereka untuk dipasarkan di Dili. Tentu saja, tidak ada orang Timor-Lese yang menolak akan pentingnya jalan raya, listrik, dan infrastruktur lain, namun perlu di ingat bahwa dari 70% negara berkembang sekarang adalah negara yang pernah terpukul akibat pembengkakan hutang luar negeri itu artinya tidak banyak negara yang mampu mengelola hutang dengan benar.

Meskipun temor leste terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan menurut berbagai sumber dan catatan ekonomi internasioal, “entah karena apa adanya atau atau karena ada apanya?” Namun menurut saya kemungkinan besar di sebabkan karena keterbatasan informasi yang masuk ke kami ataupun yang masuk ke badan survei ekonomi internasional.

Terlepas dari semua itu, kenyataanya perdana menteri temor leste menyatakan secara ekplesit kepada negara sahabatnya dan sekaligus mentornya “indonesia” melalui pertemuan kenegaraan dengan SBY presiden RI di istana negara seperti yang di kutip detik.finance dan meyatakan bahwa; “mereka dalam tekanan hutang luar negeri” perdana mentri temor leste sempat terkejut ketika mendangar jika pemerintah indonesia sudah mengetahui hal itu, selain meminta tanggapan dengan konsultasi langsung terhadap posisi hutang dan ekonomi temor leste juga di bahas mengenal kerja sama potensial kedua negara dan sempat mengemuka bahwa akan ada beberapa perusahaan plat merah indonesia yang akan berekspansi kesana, namun sampai sekarang belum ada “ dikarenakan perseroan sadar bahwa ekonomi temor leste belum memiliki fundamental (strategi stabilisasi) sebaik negara-negara tetangga lain di regional asia tenggara”.

2.2.KESIMPULAN

Untuk saat ini tidak ada pilihan lain bagi temor leste yang sudah terjebak dalam hutang, yang perlu mereka lakukan adalah meningkatkan akuntabilitas dan menigkatkan tranfarasi dari setiap anggaran proyek-proyek pemerintah dalam menigkatkan rasionalitas dari GDP terhadap hutang, dan itu terbukti temor leste mulai menunjukan keberhasilan menurut Buku Saku 2010 dari The Economist, Timor-Leste memiliki surplus tertinggi di dunia lebih dari 280 persen sebagai persentase dari PDB. Ekonomi mereka terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat selama beberapa tahun terakhir, dan masih menurut The Economist, Timor-Leste termasuk salah satu di antara sembilan ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia pada tahun 2011 dan sedikit banyak itu berpengaruh terhadap Situasi politik di Timor-Leste dalam beberapa tahun terakhir menunjukan kestabilan.

Daftar Pustaka.

Artikel dan Buku

Rahardjo, Dawam, 2001, Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik, PT.Pustaka Cidesindo, Jakarta.
Steiner, George A., 1997, Kebijakan dan Strategi Maanajemen, Penerbit Erlangga, Jakarta
Swasono, Sri Edi, 1997, Pembangunan Tanpa Utang: Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia, Republika, Jakarta
Wibowo, Drajat, 2004, Optimalisasi Manajemen Itang Pemerintah, INDEF, Jakarta

Artikel dan blog online

http://www.laohamutuk.org/econ/debt/09DebeGute.htm

amintintaganja.blogspot.com

http://www.topix.com/forum/world/east-timor/TD4M7P0NB7CILN2QH

http://malaruana.blogspot.com/2012/05/artikel.html

Media Online

detik.finance.com

viva.news.com/viva.economic.com

antara.news/antara.economic.com