ANALISIS PERSFEKTIF PERBANKAN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Fungsi dan peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan menjadi sangat vital dalam perekonomian nasional, apabila kita menilik langsung bagaimana andil perbankan dalam mendorong perekonomian nasional sangat tergantung pada kemampuan perbankan dalam mengumpulkan dana (funding) dari masyrakat dalam bentuk rekening, serta menyalurkanya (lending) dalam bentuk kredit, hususnya sector UMKM dalam melakukan kegiatan usaha yang sering menemui kendala permodalan.

Krisis perbankan diIndonesia diawali pada tahun 1997 tercatat sebagai krisis paling parah dan relatif termahal didunia sepanjang  abad-20 dan diawal abad-21. Beban biaya restrukturisasi perbankan nasional yang ditanggung oleh dapur negara mencapai 47% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun 2 (dua) penyebab utama kehancuran perbankan Indonesia pada saat itu adalah:

·         Terlalu longgarnya regulasi perbankan, terutama sejak digulirkannya Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Aturan ini memungkinkan langkah mendirikan bank begitu mudahnya, sehingga dalam waktu singkat jumlah bank menjamur.

·         Bank dan sektor real kian terintegrasi di dalam jalinan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang yang sama sehingga memudahkan monopoli kebijakan. Keadaan ini sebenarnya tidak membawa dampak negative apabila aturan main ditegakkan.

Keadaannya semakin parah mengingat praktik-praktik bisnis dinaungi oleh suatu sistem politik tertutup yang otoriter dan koruppun harus siap dituduh sebagai tirai hitam krisis perbankan pada saat itu. Maka, tatkala terjadi guncangan pada sendi-sendi makro otomatis pondasi wirausaha, termasuk perbankan, juga turut fluktuatif.

Fundamental perbankan nasional yang baik akan berimbas pada perekonomian nasional yang kuat dan stabil, namun dari itu sudah sepantasnya perbankan di Negara kita menjalankan fungsi makro mereka artinya perbankan jangan sampai melupakan peranan mereka dalam perekonomian nasional dan terlena profit yang sudah di patok, Karena mereka memiliki andil yang besar dalam membentuk tatanan perekonomian, dalam menguatkan fundamental perbankan sendiri secara makro.

B.    RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana Kondisi perbankan pada tahun sebelumnya (2008,2009,2010,2011)?

2.      Bagaimana fundamental perbankan menghadapi kondisi perekonomian dunia yang kian memburuk?

3.      Seperti apa peranan perbankan dalam mengerakan roda perekonomian nasional?

4.      Apa yang menyebabkan peranan perbankan nasional belum maksimal?

5.      Opsi regulasi apa saja yang akan pemerintah ambil dalam mengerakan fungsi perbankan secara nyata?

C.    TUJUAN

Tujuan penyusunan makalah dengan tata tulis ilmiah ini merupakan sebagai pelaksanaan tugas mata kuliah PERBANKAN, namun disamping itu penulis juga berharap agar makalah ini dapat dijadikan landasan tioritis dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya sebagaimana yang penulis sadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan.

D.    MANFAAT

Dalam pembuatan makalah ini penulis berharap agar makalah ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai landasan bagi penelitian ilmiah selanjutnya, dan dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang “PERBANKAN NASIONAL” guna menigkatkan taraf kehidupan pembaca dan masyrakat pada umumnya.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      ANALISIS MENGENAI PERBANKKAN NASIONAL.

A.       ANALISIS KONDISI PERBANKAN NASIONAL TAHUN 2008-2010

Selama periode semester pertama tahun 2008 laju pertumbuhan kredit bulanan tercatat sebesar hampir 4%, angka ini anjlok menjadi hanya sekitar 2% pada periode Semester kedua 2008. Memasuki 2009, pertumbuhan kredit kritis -2,1%. Belum lagi beban ini juga akan ditambah dengan jumlah kredit macet, kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,9%.

Penyebab dari melemahnya pertumbuhan kredit adalah seretnya likuiditas. Salah Satu hal yang diantara lain indikasikan dari berkurangnya lebih dari dua kali lipat ekses likuiditas. perekonomian yang disimpan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), fasilitas BI, dan fine tuning operation (FTO).

Pada saat itu likuiditas perekonomian memang sedikit tertolong oleh suntikan devisa dari negara-negara yang melakukan billateral Swap Agreement atau Asean-Chenes Free Trade Agreement (AC-FTA) dengan Indonesia ini akan menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia sebagai pasar utama diasean, nilai perdagangan dan investasi serta arus lalu lintas keuangan dalam hal ini ekspor dan impor bisa menjadi obat ples vitamin bagi lesunya perekonomian Indonesia (devisa Negara) dan sektor perbankan hususnya, realisasi nilai perdagangan bebas itu menghasilkan therapy soft progress perbankan, dan juga tidak mengherankan jika pemerintah confidences jika pertumbuhan ekonomi  pada 2010 dipatok berkisar sebesar 5%. Berbagai suntikan devisa ini secara langsung mengurangi tekanan terhadap likuiditas domestik melalui mekanisme uang inti. Selain, suntikan dari luar, arus lalu lintas likuditas domestik juga agaknya banyak terbantu oleh pesta demokrasi Pemilu yang pada saat itu sedang hinggar bingar dirayakan.

Sayang, aliran likuiditas yang bertambah tidak dapat diterjemahkan dalam progress kredit. Persoalannya, krisis global juga menyebabkan semakin akutnya segmentasi pasar perbankan domestik, yang menyebabkan suku bunga kredit komersial sulit turun (Baca: Deviasi BI Rate dan Suku Bunga Kredit).

Berbagai upaya terobosan yang diupayakan BI (bank central of Indonesia) untuk mengatasi masalah pada saat itu, termasuk upaya penciptaan satu pooling fund, tidak memberikan kabar menggembirakan. Bank masih saling enggan untuk meminjamkan dananya, karena profil risiko masing-masing yang belum sepenuhnya transparan. Solusi komprehensif segmentasi pasar perbankan ini agaknya membutuhkan waktu sedikit lagi, hingga pengesahan RUU-“Jaringan Pengaman Sistem Keuangan” yang berada black box DPR pada saat itu.

Dengan berbagai masalah yang ada, tidak mengherankan bila laju pertumbuhan kredit sepanjang 2009 mengendap diposisi 16%. Begitu pula dengan perkiraan laju dana pihak ketiga yang hanya sebesar 12% di semester II. Namun, perlambatan pertumbuhan kredit dan pemburukkan NPL (kredit macet) tidak berdampak secara serius pada fundamental sistem perbankan domestik secara keseluruhan. Secara rata-rata, perbankan domestik masih memiliki rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio ––CAR) yang lebih dari cukup, sebesar 17%. Angka ini jauh di atas standar minimal sebesar 8%. Bantalan modal sebesar 9%  ini menyebabkan perbankan domestik untuk menyerap berbagai risiko yang mungkin timbul selama pride 2009. Pada awal 2009, tingkat NPL juga masih relatif terkendali di bawah 5%, meski sedikit meningkat dari angka 4% pada akhir 2008.

Fundamental perbankan yang baik ini merupakan modal yang sangat bernilai untuk mengarungi  priode 2009. Tentu, pada tataran operasional perbankan, upaya lebih untuk memperbaiki kinerja efisiensi ––yang saat itu masih tergolong cukup rendah dimana rasio BOPO masih sebesar 80an–– serta manajemen resiko dari masing-masing bank. Sebab dari pengalaman mutakhir yang ada, dalam kasus bank Indover dan Century, runtuhnya suatu bank kerap disebabkan oleh manajemen resiko yang amburadul, criminal, bahkan koruptif. ”ini menjadi PELAJARAN BERHARGA MEMANG bagi perbankan jika ingin bertahan dalam jalur persaingan pasar bebas perbankan, bank-bank baru harus sadar bahwa “bertapa sulitnya bertahan dibawah tekanan bank-bank besar serta tekanan dari negara dalam proses perbaikan birokrasi sehingga menyebabkan regulasi yang tidak jelas”.

Secara bersamaan, upaya perbaikan diskala mikro ini perlu dibarengi oleh upaya di tataran makro berupa konsolidasi perbankan. Konsolidasi yang kerap dilakukan melalui merger selain mengurangi keakutan problem segmentasi pasar perbankan, juga akan mengurangi beban pengawasan otoritas moneter.

Upaya lain pada tataran makro yang perlu terus dilanjutkan bahkan diperkuat adalah kebijakan tata kelola yang berhati-hati (prudential regulation), termasuk dalam hal transaksi derivatif dan valuta asing yang sudah diterapkan. Kebijakan dari BI ini adalah salah satu yang telah menyelamatkan perbankan nasional hingga saat ini, sehingga perlu untuk diteruskan dan jangan justru dilonggarkan.

Di samping perbaikan manajemen resiko dan tata kelola bank, ada baiknya BI juga memberikan arahan sektoral bagi ekspansi kredit sebagai satu petunjuk operasional perbankan. Guidance ini tentunya harus bersifat spesifik dan berbeda pada masing-masing daerah. Pada titik ini, kantor-kantor BI yang tersebar di hampir seluruh pelosok nusantara harus difungsionalisasikan sebagai ujung tombang dalam memberikan arah sektoral yang bersifat lokal.

Eksistensi perbankan Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya membaca perubahan-perubahan dilingkungan makro, baik pada lingkup nasional maupun internasional.

Perbahan-perubahan yang penting untuk dicermati adalah :

·         Perubahan struktur dan karakter perekonomian nasional sebagai akibat dari perubahan struktur insentif pasca-krisis.

·         penerapan otonomi daerah.

·         fenomena globalisasi dan regionalisasi.

B.       ANALISIS PERBANKAN PRIODE TAHUN 2011

Oktober 2011 pertengahan kuartal II, kepemilikan bank pada SBN adalah Rp245,97 triliun, sementara dana bank pada instrumen moneter di SBI dan term deposit Rp415,48 triliun. Total penempatan ini mencapai 31,4% dari total kredit yang mencapai Rp2.106,2 triliun. Sekitar 60% dari penempatan dana bank di instrumen moneter BI dikuasai oleh 10 bank besar.

Itulah yang ditengarai bahwa perbankan Indonesia masih belum efisien bekerjanya. Tingkat efisiensi industri perbankan yang masih rendah itu juga telah memberikan kontribusi terhadap penetapan suku bunga kredit yang tinggi, yang setidaknya tecermin dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang 86,44% per Oktober 2011, di Negara indonesia dari sekian banyak lembaga keuangan yang beroperasi ini, juga mencerminkan bahwa usaha atau investasi dilembaga intermediasi keuangan diIndonesia masih sangat menjanjikan, namun sangat dibutuhkan pengetahuan tentang regulasi yang ketat dari pemerintah, jadi bukan fenomena yang mencengangkan bila investasi pada lembaga ini tumbuh dengan pesat pada saat itu, namun itu tidak mengisaratkan pemerintah lepas tanggung jawab dengan menyerahkanya pada system pasar, namun pemerintah juga terus didesak lebih hati-hati memainkan peran regulator disector vital ini.

Tingkat efisiensi industri perbankan yang masih rendah juga memberi kontribusi terhadap penetapan suku bunga kredit yang tinggi. Sebagai perbandingan, rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN berada pada 40-60%.

Meskipun fungsi intermediasi telah berjalan cukup baik, namun ketidakefisienan perbankan melahirkan biaya ekonomi tinggi, yang secara nyata tecermin pada tingginya suku bunga kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI), dan konsumsi (KK) yang masing-masing 12,09%, 11,66%, dan 13,4% pada Oktober 2011 padahal BI rate sudah di posisi 6%. Sebagai perbandingan, di Malaysia dan Filipina, suku bunga acuan mereka 3% dan 4,5%. Sementara suku bunga kredit banknya hanya 6,5% dan 5,7%.

Dalam hal ini, terdapat 13 bank Indonesia dinilai layak menjadi bank paling efisien dibandingkan dengan bank-bank lain pada kategori masing-masing. Kategori itu adalah bank asing dan campuran, bank umum swasta nasional, bank syariah dan bank pembangunan daerah (BPD), serta bank umum atau bank BUMN. Ke-13 bank terdiri atas atas dua bank BUMN, empat bank umum swasta nasional devisa, satu bank perkreditan rakyat (BPR), dua bank campuran, tiga bank asing, dan satu bank umum swasta nasional devisa syariah. Tahun 2011, terjadi peningkatan jumlah bank yang masuk kategori bank efisien. Tahun 2010, bank yang tergolong efisien hanya berjumlah tujuh.

Selain itu, pada 2011 lalu sebaran bank yang masuk kategori efisien lebih merata yang mengindikasikan terjadi peningkatan efisiensi dalam operasional pada hampir semua kategori bank. Dari gambaran itu, yang perlu dicermati adalah konstruksi berpikir bahwa rasio kredit terhadap PDB yang rendah dinilai sebagai kegagalan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

C.       ANALISIS PERBANKAN PRIODE TAHUN 2012

Sungguh kasihan bagi bank-bank yang sudah berusaha meningkatkan efisiensi operasionalnya, lantas harus menurunkan bunga simpanan, namun kemudian pemilik dana akan memindahkan dananya ke bank-bank pesaing yang berani memberikan bunga simpanan sedikit lebih tinggi. (Ryan Kiryanto: Agustus 2012. Bank Indonesia) menilai, meski pertumbuhan industri perbankan nasional terus mengalami perbaikan, namun kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional masih dibawah middle optimalalias (belum memadai).

Hal yang berlawanan itu terlihat pada fakta bahwa rasio total aset industri perbankan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada September 2012 kuartal II, lalu hanya sebesar 47,2%. Di sisi lain, rasio penyaluran kredit terhadap PDB hanya 29%. Sebagai perbandingan, rasio kredit terhadap PDB di Malaysia 114%, Thailand 117%, dan Cina 131% ketika anda melihat data ini apa yang anda rasakan “MIRIS” namun inilah data makro yang kami dapatkan, dimana kontribusi bank dalam membangun perokonomian Negara masih sangat minim mereka masih sering mematok bunga kredit melangit, padahal apa yang mereka lakukan itu menggangu sector ekonomi makro secara umum dan merusak fundamental perbankan itu sendiri, sehingga perbankan juga harus siap divonis sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi. memang kita akuai secara sepihak memang, mematok bunga kredit tinggi menjadi opsi dalam mendapatkan revenu yang maksimal, tapi saya melihatnya sebagai opsi klasik karena opsi bank modern adalah “ekspansi service” bukan dengan menaikan bunga pinjaman, ekspansi service seolah menjadi ladang-ladang baru yang siap mereka panen.

Selain itu, perspektif dari dunia usaha memberi gambaran yang sama, seperti hasil survei BI yang menyebutkan bahwa pangsa kredit bank dari total pembiayaan perusahaan sangat minim, yaitu untuk modal kerja (KMK) hanya 25% dan untuk investasi (KI) hanya 21%. Sebaliknya, dana internal perusahaan (self financing) tersebut merupakan sumber utama pembiayaan perusahaan, yaitu 61% untuk investasi dan 48% untuk modal kerja. Tingginya aset industri perbankan akan menjadi not balance apabila mengingat kontribusi perbankan terhadap perekonomian nasional karena aset perbankan yang dari perspektif makro tidak produktif, yaitu penempatan dalam instrumen moneter dan surat berharga negara (SBN). Perlu menjadi catatan, “filsafat bisnis” memberlakukan: kelebihan capital atau budged dalam management atau organisasi merupakan “defisit shadow” (tidak dapat di ukur) merupakan kerugian dan lingkungan sosial merupakan kredit makro bagi perusahaan”.

Pandangan ini boleh jadi tidak sepenuhnya benar, karena kalau dilihat dari posisi loan to deposit ratio (LDR) yang berkisar 81%, maka rasio ini menggambarkan penyaluran kredit cukup besar. Bahkan beberapa bank memiliki LDR mendekati 100%.

Negara yang lain adalah bahwa yang memberikan kontribusi terhadap PDB bukan hanya sektor perbankan saja, namun juga sektor keuangan non perbankan seperti industri pasar modal, anjak piutang, leasing, asuransi dan modal ventura.

Untuk pasar modal, setiap tahun rata-rata 20 emiten baru melantai di bursa efek Indonesia (BEI), dengan akumulasi nilai kapitalisasi pasar berkisar Rp 10–15 triliun. Bahkan untuk 2011, konon 25 emiten baru sudah melantai di bursa efek.  Dengan akumulasi dana publik puluhan triliun itulah perseroan-perseroan menjalankan roda operasional usahanya.

Negasi berikutnya adalah bahwa tidak sedikit pula korporasi yang karena berbagai pertimbangan tidak menggunakan dana perbankan maupun pasar modal sebagai sumber pendanaan, namun menggunakan dana miliknya sendiri (self financing) untuk mengembangkan usahanya.

Kalau pun mau menghitung volume PDB, maka ini mencerminkan akumulasi perolehan nilai moneter yang dihitung dari semua jenis transaksi perdagangan produk nasional dan internasional. Tentu didalamnya merupakan kontribusi dari berbagai aspek dan sektor yang saling terintegrasi. Jadi tidak bisa dipilah-pilah sendiri-sendiri.

Tingginya nisbah kredit terhadap PDB di beberapa negara ASEAN di atas juga disebabkan oleh regulasi setempat baik dibidang perbankan maupun non perbankan yang memberikan sokongan nyata kepada perbankan untuk agresif menyalurkan kredit.

Jelas ini tidak bisa digeneralisasi kondisi regulasi di Indonesia sama dengan di negara-negara ASEAN lainnya. Ambil contoh kasus di bidang pembiayaan infrastruktur. Selama ini urusan pembebasan lahan untuk industri banyak menemui kendala sehingga kredit tidak bisa tersalurkan dengan lancar. Hal yang sama boleh jadi tidak terjadi di negara-negara ASEAN.

Lebih dari pada sekadar pembelaan oleh kalangan perbankan, kalau memang kontribusi perbankan dinilai belum optimal, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Perbankannya? Pemerintahnya? Regulatornya? Atau, sektor riilnya?

Sebab, suka atau tidak suka, pemerintah, regulator atau otoritas perbankan juga memiliki andil mengapa fungsi intermediasi perbankan dinilai tidak optimal dengan mengacu kepada tolak ukur rasio kredit terhadap PDB saja? Soal suku bunga yang dikatakan tinggi, jelas ini semua karena mekanisme pasar terkait dengan hukum permintaan dan penawaran.

Lagi-lagi perbandingannya dengan perbankan negara-negara ASEAN yang jumlah banknya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah bank di Indonesia yang sampai saat ini berjumlah sekitar 121 bank. Siapa pun tahu kalau banyak pemain, maka akan lebih kompetitif. Untuk memenangkan persaingan, penetapan suku bunga simpanan yang kompetitif menjadi senjata utama bank-bank yamg ingin bertahan di jalaur persainagan.

Celakanya lagi, dalam menggali dana publik, perbankan juga ”bersaing” secara langsung dengan pemerintah yang terus menerus menerbitkan surat utang negara (SUN) dengan tingkat imbal hasil yang tinggi. Jadilah produk tabungan dan deposito perbankan bersaing dengan SUN atau ORI.

Belum lagi beberapa kementerian dalam menempatkan dana di perbankan juga melakukan ”tender” di mana dana akan ditempatkan di bank yang memberikan imbal hasil tertinggi. Jadi, mau dengan cara bagaimana lagi bank-bank harus menurunkan suku bunga kalau faktanya pemerintah melalui pasar selalu mendikte perbankan.

Dikhawatirkan bank yang tidak efisien sekali pun tetap akan menarik minat pemilik dana karena mereka dinilai mampu memberikan imbal hasil atau bunga yang tinggi, padahal sejatinya bank ini tengah dalam kesulitan likuiditas.

Jadi, sungguh kasihan bagi bank-bank yang sudah berusaha meningkatkan efisiensi operasionalnya, lantas harus menurunkan bunga simpanan, namun kemudian pemilik dana akan memindahkan dananya ke bank-bank pesaing yang berani memberikan bunga simpanan sedikit lebih tinggi.

Sekali lagi, inilah konsekuensi dari mekanisme pasar dengan persaingan terbuka menjadi aturan mainnya. Lantas, apakah tidak ada jalan keluar yang lain untuk menggerakkan penurunan suku bunga?

“ jelas Ada”, yakni dengan “bank menawarkan produk dan jasa perbankannya secara paket sehingga penetapan pricing bisa menjadi lebih rendah”. Model “value chain” atau “supply chain” bisa terapkan di perbankan sehingga pricing menjadi jauh lebih kompetitif.

Dengan cara demikian, tercipta spirit “menang-menang” (mengambil salah satu pilar  ”Tujuh Kebiasaan Hebat” menurut Steven Covey) karena di satu sisi bank diuntungkan dan di sisi lain para nasabah juga diuntungkan. Apalagi kalau bank mampu memberikan layanan prima yang di atas standar rata-rata layanan perbankan, tentu nasabah akan loyal kepada banknya.

Di samping aspek tantangan nyata yang dihadapi perbankan nasional terkait semakin buramnya wajah perekonomian dunia 2012 ini, dimana krisis ekonomi yang melanda amerika belum sepenuhnya pulih, ditambah lagi krisis utang yang melanda berbagai Negara di eropa seperti yunani dan spanyol, yang berimbas langsung pada catatan bursa-bursa dominan global dan transaksi perdagangan kian memerah, diIndonesia sendiri memang sedikit tertolong oleh laju transaksi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI bisa menjadi faktor kunci menggenjot kredit karena kebutuhan pendanaan untuk sektor infrastruktur berskala mega project. Bahkan pembiayaan perbankan akan semakin tersebar karena pelaksanaan MP3EI dilakukan melalui enam koridor ekonomi dari Aceh hingga Papua.

Dengan demikian, pusat-pusat pertumbuhan dengan potensi investasi dan industri unggulannya akan semakin memeratakan pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi terkonsentrasi di Jawa. Yang pasti, perbaikan peringkat utang Indonesia menjadi investment grade (BBB-) dan prospek stabil perbankan yang diberikan “Fitch Rating” jangan sampai membuat industri perbankan terlena dalam menyalurkan kredit.

2.      OPSI REGULASI PEMERINTAH

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa Pernah menyindir bank nasional yang memberi bunga kredit atau pinjaman terlalu tinggi. Menurutnya hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan investasi dan ekonomi di Indonesia.

"Perbankan jangan terlalu menikmati keuntungan dari spread yang tinggi. Perbankan kita terlalu menikmati keuntungan luar biasa dari spread yang tinggi itu," ungkap Hatta baru-baru ini. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) terkait suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan pada posisi akhir bulan Juni 2012. Ada 10 bank nasional dan asing yang beroperasi di Indonesia yang menetapkan bunga kredit retail dan korporasi yang besarnya rata-rata di atas 10 persen.

Lebih dari itu, ini penting untuk diketahui oleh seluruh pengusaha maupun seluruh masyarakat indonesia yang sering meminjam uang ke bank-bank nasional baik itu untuk usaha maupun untuk kepentingan lainnya. Ada sepuluh bank nasional yang memberikan suku bunga tertinggi di Indonesia ini. Seperti yang dilansir oleh “finance.detik.com (2012)”,  berikut ini:

1.      Bank Mutiara (Mutiara Bank)

PT Bank Mutiara Tbk menduduki peringkat kesepuluh bank paling getol pemberi bunga kredit atau pinjaman. Bank Mutiara menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 11,75 persen dan kredit korporasi sebesar 11,00 persen. Bekas Bank Century ini pada kwartal I tahun 2012 membukukan laba bersih sebesar Rp 43,52 miliar atau naik 8,18 persen bila dibandingkan dengan laba bersih pada kwartal I tahun lalu yang sebesar Rp 40,23 miliar. Hal tersebut didorong oleh Pendapatan bunga yang mengalami peningkatan dari Rp 216,89 miliar menjadi Rp 296,72 miliar pada kwartal I tahun 2012.

2.      Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh menduduki peringkat kesembilan bank paling getol pemberi bunga kredit atau pinjaman. BPD Aceh menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 11,84 persen dan kredit korporasi sebesar 11,84 persen.

3.      Bank Victoria International, Tbk 

PT Bank Victoria International Tbk menduduki peringkat kedelapan bank paling getol pemberi bunga kredit atau pinjaman. Bank Victoria International menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 11,87 persen dan kredit korporasi sebesar 11,87 persen.
Bank Victoria International pada kwartal II tahun 2012 mencatat laba bersih sebesar Rp 85,29 miliar. Selain itu Pendapatan Bunga Bank Victoria International mengalami kenaikan menjadi Rp 520,84 miliar pada kwartal II tahun ini.

4.      Bank Mandiri 

PT Bank Mandiri Tbk menduduki peringkat ketujuh bank paling getol pemberi bunga kredit atau pinjaman. Bank Mandiri menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 12 persen dan kredit korporasi sebesar 10 persen. Bank Mandiri pada kwartal II tahun 2012 mencetak laba bersih Rp 7,14 triliun atau tumbuh 13 persen pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5,2 triliun. Naiknya laba Bank Mandiri didorong oleh pendapatan bunga bersih dan premi bersih Bank Mandiri pada triwulan kedua tercatat sebesar Rp 13,79 triliun.

5.      Bank Sumsel Babel (BSB)

PT Bank Sumsel Babel (BSB) menduduki peringkat keenam bank paling getol pemberi bunga kredit atau pinjaman. Bank Sumsel Babel menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 12,18 persen dan kredit korporasi sebesar 11,11 persen.

6.      Bank Bukopin Tbk

PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menduduki peringkat kelima bank paling getol pemberi bunga kredit atau pinjaman. Bank Bukopin menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 12,75 persen dan kredit korporasi sebesar 10,31 persen. Bank Bukopin hingga triwulan II tahun 2012 mencatat laba bersih Rp 402 miliar atau meningkat 20,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh ekspansi kredit yang meningkat 44,3 persen menjadi Rp 46,03 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 31,9 triliun.

7.      Bank Danamon Indonesia Tbk

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menduduki peringkat keempat bank paling getol pemberi bunga kredit atau pinjaman. Bank Danamon menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 12,80 persen dan kredit korporasi sebesar 10,80 persen.
Bank Danamon hingga kwartal II tahun 2012 telah membukukan kenaikan laba bersih sebesar 36 persen menjadi Rp 2 triliun pada kwartal II tahun 2012.
Peningkatan laba tersebut didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit Bank Danamon yang naik 19 persen menjadi Rp 110 triliun dari Rp 93 triliun pada periode yang sama tahun lalu. 

8.      Bank Sulselbar

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (BPD Sulselbar) menduduki peringkat ketiga bank paling getol pemberi bunga kredit atau pinjaman. BPD Sulselbar menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 14,58 persen dan kredit korporasi sebesar 12,70 persen.

Bank Sulselbar pada triwulan I tahun 2012 mencatatkan laba sebelum pajak Rp 90,26 miliar atau tumbuh 5,86% dibandingkan periode yang sama di tahun 2011.
Perolehan laba Bank Sulselbar sendiri didorong oleh pertumbuhan kredit yang cukup baik per Maret 2012. Bank Sulselbar mencatat pertumbuhan kredit 15,26 persen menjadi Rp 5,58 triliun dari Rp 4,84 triliun.

9.      Bank Mega Tbk 

PT Bank Mega Tbk (MEGA) menduduki peringkat kedua bank paling getol pemberi bunga kredit atau pinjaman. Bank Mega menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 17,25 persen dan kredit korporasi sebesar 11,25 persen.
Hingga triwulan II tahun 2012 Bank Mega memperoleh laba Rp 1,03 triliun atau meningkat 112,7 persen. Peningkatan laba tersebut berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp 2,8 triliun atau meningkat 18,2% dibandingkan tahun 2011.

10.  Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menduduki peringkat pertama bank yang paling getol memberi bunga kredit atau pinjaman. BTPN menetapkan bunga untuk kredit retail sebesar 17,25 persen dan kredit korporasi sebesar 17,73 persen.
Pada triwulan I tahun 2012, BTPN berhasil membukukan laba bersih senilai Rp 439 miliar atau meningkat 61,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2011 sebesar Rp 271 miliar. Pertumbuhan laba tersebut didorong tingginya pertumbuhan kredit. Hingga triwulan I tahun 2012, BTPN tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp 32,1 triliun atau meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang sebesar Rp 24,7 triliun.

Seperti dikutip detikFinance, Kamis (9/8/2012) data SBDK yang dipublikasikan ini berasal dari bank umum konvensional yang wajib melakukan publikasi jika memiliki total aset minimal Rp 10 triliun. Informasi SBDK yang dipublikasikan didasarkan atas laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi akhir bulan laporan. Jakarta – Kalangan bank-bank nasional Swasta (Perbanas) menilai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sudah ketinggalan zaman, sehingga dalam RUU Perbankan yang sekarang digodok DPR setidaknya harus memuat visi dan misi perbankan nasional. Ini sebagai pedoman strategis bagi perbankan domestik jangka panjang di negeri ini.

NERACA

“ kementrian melalui coordinator perekonomian sedang menyusun blue print perbankan nasional ke depan yang akan disampaikan ke DPR, sebagai bahan masukan untuk RUU Perbankan,” ujar Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono di hadapan Forum Pemred di Jakarta, Kamis (9/8)

Menurut dia, dalam API yang dibuat Bank Indonesia tercantum jenis bank yang tercantum peta perbankan yang bersifat sebagai bank umum dan BPR. Namun dalam perkembangan sekarang ada istilah bank nasional milik asing, yang berbeda dengan bank asing.

Hal senada juga disampaikan Raden Pardede, Ketua Pengkajian Peraturan Perbanas, bahwa perbankan Indonesia belum mempunyai visi yang jelas untuk ke depan. Antara lain  yang seharusnya bisa membuka lapangan kerja bagi rakyat. “Saat ini kita tidak punya arah perbankan ini mau di bawa ke mana. Kita harus punya visi yang jelas dan national interest kita sebetulnya apa. Perbankan itu seharusnya bermanfaat, berdaya guna, ujung-ujungnya apa kalau kita punya perbankan tapi tidak menciptakan lapangan kerja,” katanya dalam pertemuan tersebut. 

Kepemilikan Asing

Tentang kepemilikan asing terhadap saham perbankan nasional, Pardeded mengatakan suatu saat  bisa saja bank BUMN nanti terdilusi saham pemerintahnya, kalau memang menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka memerlukan pertumbuhan kredit yang tinggi juga dengan konsekuensi perbankan harus menambah modalnya.

“Nah, kalau kita bicara tentang kepemilikan, pertanyaan sekarang apakah ini berlaku surut atau bagaimana yang sudah eksis (UU atau aturannya), atau berlaku sejahtera. Hasil exercise saya untuk seluruh bank di Indonesia, termasuk bank-bank BUMN dan BPD, bahwa bank BUMN itu pun nanti akan terdilusi kalau kita menginginkan pertumbuhan ekonomi kita tetap tinggi. Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita mau tinggi maka pertumbuhan kredit juga harus tinggi. Kalau pertumbuhan kredit harus tinggi, dari mana itu? Modal harus ditambah dulu,” paparnya.

Hanya pilihannya, menurut Pardede,  tinggal tergantung political will otoritas moneter apakah kita mau tetap membatasi saham bank BUMN tetap milik mayoritas pemerintah dengan risiko pertumbuhan kredit tetap terbatas, atau tidak.

“Kita bukan persoalan mana yang paling baik, tapi kalau kita menjelaskan pokoknya kita tidak mau kalau kepemilikan bank BUMN itu misalkan kurang dari 50%, tetapi pada saat yang sama kita harus beritahukan the other side of the story-nya bahwa kalau begitu maka pertumbuhan kredit akan terbatas,  berarti pertumbuhan ekonomi akan terbatas, berarti penciptaan tenaga kerja juga akan terbatas, ujarnya.

Pardede mengatakan alternatif pilihan kebijakan perbankan itu harus dijelaskan secara terbula, dan jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi juga implikasinya. “ Jika demi nasionalisme, maka kita harus mempertanggungjawabkan kepada 700 ribu orang yang seharusnya sudah dapat kerja, tapi tidak dapat kerja,” tuturnya. Oleh karena itu, menurutnya, perbankan di Indonesia harus punya kejelasan arah. “Karena pada saat yang sama kalau kita kasih misalkan dia (bank BUMN) harus terdilusi, masalahnya pemodal dari dalam Indonesia juga tidak ada,” jelasnya. Serta pemerintah, menurut dia, harus bisa berperan secara strategis dan sosial.

Sigit juga mengingatkan, isu peran asing di industri perbankan Indonesia hanyalah terjadi saat ada event politik saja, karena isu asing ini biasanya diusung oleh politikus untuk tujuan kepentingan politik tersendiri. “Kalau kita melakukan survei kepada masyarakat atau nasabah mengenai kepemilikan asing juga pasti nasabah akan tidak terlalu peduli mau bank itu dimiliki asing atau tidak. Selama kinerjanya bagus, selama memudahkan masyarakat dalam bertransaksi ya itu tidak masalah,” ujarnya.

Efisiensi Perbankan

Presdir Bank BCA Jahja Setiaatmadja mengingatkan beban biaya perbankan setidaknya menjadi perhatian otoritas moneter. Pasalnya, bank selalu dituntut bekerja secara efisien yang terlihat dalam rasio BOPO. Menyinggung pembatasan remunerasi bankir, Jahja menilai itu merupakan hak keputusan pemegang saham “Jadi kalau pemegang saham sudah menyepakati ya berarti sudah ditentukan. Sangat tidak relevan dan tidak adil, karena di sektor ekonomi lain juga banyak yang gajinya lebih tinggi, seperti di sektor pertambangan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan margin bunga bersih (net interest margin) bank umum nasional semakin tertekan pada Juni 2012 menjadi 5,38%, Padahal, posisi  per Januari 2012 masih tercatat di level 6,06%. “Sebetulnya margin bunga bersih masih di atas 5%, menurut saya masih bagus. Apakah tekanan ini adalah pertanda serius? Mudah-mudahan ini natural saja,” ujarnya. 

Sementara anggota komisi XI DPR Achsanul Qosasi menyatakan tidak ada keharusan untuk membuat UU yang mengatur masalah gaji bankir, baik untuk bank lokal ataupun asing. Alasannya, menurut dia, industri perbankan itu merupakan industri yang ketat. Sehingga segala keputusan untuk mengembangkannya lebih dilandasi pada efisiensi perbankan itu sendiri, sehingga masalah gaji bankirnya diserahkan kepada mereka sendiri.

Penghapusan NPL

Semenjak mencuatnya alasan kegagalan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang dalangnya salah satu adalah bank dan regulasi perbankan oleh pemerintah, perbankanpun dengaan sigap mengambil kesempatan untuk merong-rong pemerintah untuk membuat gebrakan dan regulasi agar perbankan dapat menjalankan peran mereka dengan maksimal. Isu yang paling banyak terdengar adala penghapusan NPL (kredit macet perbankan). Dan hasilnya pada tanggal 25 September 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa bank persero tidak perlu lagi menyerahkan piutang atau kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Kredit macet tidak lagi menjadi piutang negara dan bank persero dapat melakukan hapus tagih (hair cut). Apa bedanya hapus buku (write off) dengan hapus tagih? Saat ini, total hapus tagih kredit macet bank BUMN sekira Rp85 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp23 triliun milik Bank Negara Indonesia (BNI). Sebagian besar berupa kredit korporasi dan sisanya kredit ritel.
ini bukan hal baru, setidaknya ada dua bank yang sudah pernah melakukanya, Bank Tabungan Negara (BTN) terdapat hapus tagih kurang daripada Rp1 triliun. Bank Rakyat Indonesia (BRI) pernah melakukan hapus tagih bagi korban letusan Gunung Merapi (harian Kontan, 27 September 2012).

Apa saja urutan langkah hapus buku? Minimal terdapat tiga tahap. Pertama, bank nasional melakukan pemantauan kelaikan kredit. Kedua, bank nasional melakukan penilaian kemampuan dan kemauan nasabah untuk membayar tagihan. Pada tahap kedua itu, bank nasional melakukan penilaian antara lain mengenai riwayat pembayaran, kemampuan membayar kembali, dan nilai jaminan. Dalam menimbang riwayat pembayaran, bank nasional akan menghitung berapa kali nasabah menunggak pembayaran dalam satu tahun. Dalam menakar kemampuan membayar kembali, bank nasional akan menilai proyeksi aliran kas yang wajar dan menghitung periode pembayaran kembali (payback period). Dalam menimbang nilai jaminan, bank nasional akan melihat hasil kinerja nasabah. Pada tahap ketiga, bank nasional menetapkan kategori kredit. Kategori kredit meliputi kredit lancar (current), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (sub-standard), diragukan (doubtful), dan macet (lost). Tapi jangan pernah alpa bahwa hapus buku tidak berarti hapus tagih, sebaliknya hapus tagih sudah pasti hapus buku. Selama ini, bank persero tidak berani melakukan hapus tagih.

Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 1960 menyebutkan bahwa piutang macet masih dikategorikan sebagai aset negara. Dengan demikian, penyelesaian hapus tagih tidak dapat dilakukan dengan hukum korporasi. Dengan bahasa lebih bening, bank persero menjadi takut melakukan hapus tagih mengingat bisa-bisa dianggap merugikan aset negara.

Bank persero masih menunggu semacam petunjuk pelaksanaan (teknis) dalam melakukan hapus tagih. MK sudah menegaskan bank persero tinggal membuat aturan internal tentang hapus tagih kredit macet dan tidak perlu menunggu revisi UU Piutang Negara.

Putusan MK itu sungguh merupakan langkah strategis yang memberikan tonggak penting bagi bank persero dalam melakukan hapus tagih. Alhasil, bank pemerintah dapat bernapas lebih panjang lantaran tidak direpotkan dengan urusan tagih menagih yang menyedot tenaga dan dana yang sungguh tidak sedikit. hindari aji mumpung (moral hazard).

Di Indonesia, pembiayaan perbankan dinilai lebih tinggi, yakni sekira 80 persen dibandingkan dengan pembiayaan pasar modal (capital market) yang hanya 20 persen. Tapi di negara lain, rasio pembiayaan itu terbalik yang berarti pembiayaan pasar modal lebih tinggi.
Bagaimana kinerja kredit bank nasional hingga Agustus 2012? Statistik Perbankan Indonesia, Agustus 2012, yang terbit 10 Oktober 2012 mencatat kredit bank nasional tumbuh amat subur 23,29 persen dari Rp1.958,51 triliun per Agustus 2011 menjadi Rp2.414,67 triliun per Agustus 2012. Seolah tak mau ketinggalan, dana pihak ketiga (DPK) pun tumbuh subur 21,09 persen dari Rp2.382,36 triliun menjadi Rp2.884,86 triliun. Pertumbuhan itu mendorong loan to deposit ratio (LDR) naik dari 82,21 persen menjadi 83,70 persen. Hal itu berarti bank nasional sudah melampaui LDR minimal 78 persen sekaligus menegaskan bahwa fungsi intermediasi keuangan makin meningkat. Namun ternyata rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dinilai rendah 29,9 persen pada 2011 daripada bank-bank Malaysia 114 persen, Thailand 117 persen, dan China 131 persen. Sesungguhnya, kredit masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Kok bisa? Karena kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik (undisbursed loan) masih tinggi, bahkan melejit 22,39 persen dari Rp630,78 triliun per Agustus 2011 menjadi Rp772,05 triliun per Agustus 2012.

BAB III

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

Apapun yang di lakukan perbankan dan regulasi pemerintah, Rambu-rambu penyaluran kredit yang bijak dan aman tetap harus diterapkan. Contoh, pada saat krisis 2008 perekonomian Indonesia bagus, tetapi terjadi kelengahan terhadap kondisi ekonomi global sehingga kepercayaan investor asing turun.

Belajar dari penanganan krisis moneter 1997/1998 dan krisis ekonomi 2008 silam, maka kalangan perbankan nasional tetap harus hati-hati, waspada dan terus memantau perkembangan lingkungan global agar dapat melakukan langkah-langkah antisipasi secara tepat dan efektif.

Lebih baik lagi jika setiap bank menyiapkan protokol manajemen krisis masing-masing untuk berjaga-jaga jika keadaan ke depannya semakin memburuk. Sebagai contoh, ketika likuiditas valas sedang seret, sebaiknya perbankan menghentikan sementara waktu pembiayaan valas dengan mengarahkan debitur meminjam dalam rupiah.

Menciptakan sentimen positif. Ingat, makin kinclongnya kinerja bank persero mampu meningkatkan citra perusahaan (corporate image) sekaligus mengerek harga saham. Saat ini keempat bank persero, yakni BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN, telah tercatat di lantai bursa. Terlebih ketika rasio-rasio keuangan pada publikasi laporan keuangan tampak tidak melewati ambang batas yang menandakan kesehatan bank. Rasio keuangan meliputi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL), imbal hasil aset (return on assets/ROA), imbal hasil ekuitas (return on equity/ROE), pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM), biaya operasional berbanding pendapatan operasional (BOPO),dan LDR. Dengan aneka pertimbangan tersebut, bank persero makin lincah dalam bersaing dengan kelompok bank lain, bahkan dengan bank asing.

Fundamental perbankan yang baik ini merupakan modal yang sangat bernilai untuk mengarungi  priode 2013. Tentu, pada tataran operasional perbankan, upaya lebih untuk memperbaiki kinerja efisiensi ––yang saat itu masih tergolong cukup rendah dimana rasio BOPO masih sebesar 80an–– serta manajemen resiko dari masing-masing bank. Sebab dari pengalaman mutakhir yang ada, dalam kasus bank Indover dan Century, runtuhnya suatu bank kerap disebabkan oleh manajemen resiko yang amburadul, criminal, bahkan koruptif.

Tingkat efisiensi industri perbankan yang masih rendah juga memberi kontribusi terhadap penetapan suku bunga kredit yang tinggi. Sebagai perbandingan, rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN berada pada 40-60%.

Meskipun fungsi intermediasi telah berjalan cukup baik, namun ketidakefisienan perbankan melahirkan biaya ekonomi tinggi, yang secara nyata tecermin pada tingginya suku bunga kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI), dan konsumsi (KK) yang masing-masing 12,09%, 11,66%, dan 13,4% pada Oktober 2011 padahal BI rate sudah di posisi 6%. Sebagai perbandingan, di Malaysia dan Filipina, suku bunga acuan mereka 3% dan 4,5%. Sementara suku bunga kredit banknya hanya 6,5% dan 5,7%.

Sungguh kasihan bagi bank-bank yang sudah berusaha meningkatkan efisiensi operasionalnya, lantas harus menurunkan bunga simpanan, namun kemudian pemilik dana akan memindahkan dananya ke bank-bank pesaing yang berani memberikan bunga simpanan sedikit lebih tinggi. meski pertumbuhan industri perbankan nasional terus mengalami perbaikan, namun kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional masih dibawah middle optimalalias (belum memadai). Artinya ini masih harus ditingkatkan dalam mengerakan perekonomian secara nyata.

B.     SARAN

Dalam kotak saran ini penulis mengajak pembaca terlibat dalam proses perbaikan makalah ini. Sebagaimana yang penulis sadari, Dalam penulisan makalah ini masih dari jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan tepat waktu dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati menerima dan berharap keterlibatan pembaca dengan bersedia memberikan masukan, saran dan usul sebagai langkah verifikasi dan perbaikan makalah ini.

Daftar pustaka

PAUL SUTARYONO “Pengamat Perbankan & Mantan Assistant Vice President BNI” (Koran SI/Koran SI/ade)

Ryan Kiryanto: Agustus 2012. Bank Indonesia

“WWW. finance.detik.com”